RUANG.NEWS SIDRAP – Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Senin (22/6/2026), untuk membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta. Turut hadir Wakil Ketua Komisi C Fadel Muhammad Tauphan Ansar, Sekretaris Komisi C Salman Alfaris Kasra Sukardi, serta sejumlah anggota Komisi C lainnya.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menerima langsung rombongan di Ruang Kerja Bupati. Ia didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sidrap Sunandar Priyoatmojo, Kepala Bapperida Herwin, Kabag Tata Pemerintahan Fandy Anshary, Kabag Hukum Ronni Setiawan, jajaran Bapenda Sidrap, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi C DPRD Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Sidrap membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan, hingga penataan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Sidrap.
Ketua Komisi C DPRD Sulsel Andre Prasetyo Tanta mengatakan kunjungan kerja itu menjadi sarana koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Kami berdiskusi mengenai langkah-langkah yang dapat dikerjasamakan serta dukungan yang dibutuhkan dari Pemerintah Kabupaten Sidrap, khususnya terkait Bapenda dan BKAD,” kata Andre.
Menurut Andre, pembahasan berfokus pada dua isu utama. Pertama, tunggakan pembagian hasil pajak (PBH) tahun 2024 yang belum tersalurkan pada November dan Desember. Kedua, evaluasi terhadap mekanisme pemungutan pajak yang saat ini diterapkan.
Ia menjelaskan, mekanisme baru pemungutan pajak memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten dan kota karena dana yang terkumpul tidak lagi tertahan di pemerintah provinsi, melainkan dapat langsung disalurkan kepada daerah.
Sementara itu, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan sejumlah catatan terkait kondisi keuangan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan kepesertaan BPJS yang selama ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Masalah DBH kita di Sidrap memang masih tersisa sekitar dua bulan yang belum dibayarkan. Kemudian ada juga masalah BPJS. Alhamdulillah saat ini berjalan lancar. Dua hal ini memang selalu menjadi perhatian pemerintah provinsi,” ujar Syaharuddin.
Ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi C DPRD Sulsel terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama pada sektor infrastruktur.
Menurut Syaharuddin, sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Sidrap kini mulai dikerjakan dan telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Alhamdulillah sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat sudah mulai dikerjakan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Syaharuddin juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempertimbangkan pengalihan pengelolaan lima aset strategis kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap.
Kelima aset tersebut meliputi Rest Area Datae, bangunan milik Pemprov Sulsel di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sidrap, pabrik kakao milik Pemprov Sulsel, kebun induk seluas sekitar 12 hektare di Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, serta lahan bibit hortikultura seluas 7 hektare di Kelurahan Lajonga Wette’e, Kecamatan Panca Lautang.
Menurut Syaharuddin, aset-aset tersebut memiliki nilai strategis dan berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar apabila dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Pengelolaan aset tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan aset pemerintah agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.(**)
