RUANG.NEWS MAKASSAR — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menanggapi rencana Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani demonstrasi.
WALHI menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam berkomunikasi dengan publik serta berpotensi melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir, mengatakan rencana pembentukan satgas tersebut merupakan sikap anti-demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi.
“Rencana Andi Sudirman untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti-demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,” ujar Rahmat, Rabu (11/2/2026).
Ia menambahkan, dari sisi peraturan perundang-undangan, keputusan membentuk Satgas penanganan demonstrasi bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Satgas ini berpotensi melahirkan tindakan inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia,” tegasnya.
Rahmat juga menilai meningkatnya demonstrasi di Sulawesi Selatan disebabkan oleh maraknya investasi yang tidak sehat.
Menurutnya, pemerintah kerap memberikan izin kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Kami menilai, meningkatnya demonstrasi dalam beberapa tahun terakhir akibat masifnya investasi. Penolakan masyarakat membuktikan bahwa kehadiran investasi tersebut tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, meningkatnya bisnis ekstraktif di Sulsel dalam lima tahun terakhir berpotensi memperbesar konflik sumber daya alam, yang akan memperburuk situasi sosial di daerah.
“Meningkatnya konflik sumber daya alam membuktikan bahwa pemerintah lebih mementingkan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat. Pemerintah maupun perusahaan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dan partisipatif, sehingga gelombang protes di sejumlah wilayah Sulsel terus meningkat,” tambahnya.(**)
